Pessel Akan Tegakkan Perda 07 Tahun 2005 Terkait Penertiban Izin Usaha

PESSEL-Memasuki akhir tahun 2021, pemerintah kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan kembali akan melakukan penertiban terhadap berbagai izin yang sudah kadaluarsa.  Upaya itu dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) Nomor 07 tahun 2005 tentang SITU/HO dan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Demikian ditegaskan Plt Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMP2TSP) Pessel, Beriskhan, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Buka Bimtek E-Arsip Terintegrasi, Ini Harapan Sekdakab Pessel

"Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kita akan terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk izin. Penertipan izin ini tidak saja dilakukan menjelang akhir tahun, tapi dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Karena sudah memasuki akhir tahun, sehingga beberapa izin kadaluarsa yang telah mendapatkan surat peringatan karena tidak melakukan perpanjangan, bisa saja dilakukan penutupan, " katanya.

Ditambahkannya agar ketegasan itu tidak menimbulkan persoalan dan benturan di lapangan, sehingga kepada masyarakat diminta untuk segera melakukan perpanjangan izin yang sudah habis masa berlakunya itu.

Baca juga: Pessel Raih Lima Anugerah dari KI Sumbar, Kadis Kominfotik Junaidi Ikut Terima Penghargaan

"Ketegasan ini kita lakukan sesuai dengan Perda No 07 Tahun 2005 tentang SITU/HO dan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda itu menyebutkan durasi izin terutama SITU/HO hanya 3 tahun dan wajib diperpanjang, " ingatnya.

Dia menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menyurati semua bentuk izin yang sudah tidak berlaku.

Baca juga: Gelar Rapat Persiapan Nataru, Ini Instruksi Gubernur Mahyeldi

"Bagi pemilik usaha yang izinnya telah habis masa berlaku, dihimbau untuk segera memperbaharui izinnya. Terutama sekali bagi semua badan hukum atau perorangan yang usahanya terdaftar dalam data base perizinan tahun 2018, " jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa setiap tahun BPMP2TSP Pesisir Selatan terus menerbitkan buku terkait perusahaan atau usaha perseorangan yang melakukan pembuatan perizinan, sehingga perusahaan mana saja yang sudah habis masa berlakunya, bisa diketahui.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

"Perlu saya tegaskan sekali lagi bila aturan sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 07 tahun 2005 dan Perda No 1 Tahun 2012 ini diabaikan, maka tidak tertutup kemungkinan kita melalui petugas akan melakukan tindakan tegas dalam bentuk  penyegelan terhadap izin-izin yang sudah kadaluarsa tersebut, " tutupnya. (***)